PEKANBARU (RA) - Sebanyak 47 gelandangan, pengemis (gepeng), dan pak ogah terjaring dalam Operasi Penertiban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (P2KS) yang digelar Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru bersama Satpol PP, Polresta, dan Kodim Pekanbaru.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid meminta Pemerintah Kota (Pemko) mengambil langkah konkret agar para gepeng, anak terlantar, hingga manusia silver tidak lagi mencari nafkah di jalanan.
"Kita berharap pemerintah kota bisa memberikan layanan supaya mereka tidak lagi turun ke jalan. Kita ingin kondisi kota tidak semakin semrawut, tapi di sisi lain kita juga harus memahami bahwa mereka ini orang-orang yang tidak punya pilihan," ujar Isa Lahamid, Selasa (21/10/2025).
Isa menilai keberadaan gepeng dan manusia silver di perempatan jalan atau kawasan publik merupakan kelompok rentan yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara.
"Dalam Undang-Undang disebutkan, orang miskin dan terlantar dipelihara oleh negara. Jadi memang ada tanggung jawab kita di sini," katanya.
Menurutnya, Pemko Pekanbaru memiliki pekerjaan rumah besar untuk memastikan warga kurang mampu tidak perlu turun ke jalan demi memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Ini jadi PR besar bagi Dinas Sosial dan pemerintah kota, bagaimana Pekanbaru tidak lagi punya masyarakat yang harus turun ke jalan mencari nafkah," tegas politisi PKS itu.
Isa juga menyoroti maraknya praktik meminta-minta di lampu merah yang diduga melibatkan kelompok terorganisir. Ia menilai tingginya budaya sedekah warga Pekanbaru sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
"Pekanbaru ini menarik bagi sebagian orang. Sayangnya, ada oknum atau bahkan sindikat yang memanfaatkan kebiasaan masyarakat bersedekah di jalan. Ini harus jadi perhatian bersama," pungkasnya.
