DPRD Pekanbaru Minta LPS Harus Dibekali Manajemen hingga Inovasi Pengelolaan Sampah

DPRD Pekanbaru Minta LPS Harus Dibekali Manajemen hingga Inovasi Pengelolaan Sampah
Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois SAg.

PEKANBARU (RA) - Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois SAg, menilai Lembaga Pengelola Sampah (LPS) masih menghadapi banyak kendala, terutama terkait teknis dan manajemen keuangan.

Menurut Rois, salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah kota. Akibatnya, program yang sebenarnya sudah bagus sering kali tidak berjalan optimal di lapangan.

"Programnya keren, tapi kalau di lapangan LPS tidak paham ya kacau juga. Seperti kasus tumpukan sampah, itu bukan semata karena masyarakat ‘bandel’, bisa jadi karena LPS kurang paham manajemen," kata Rois, Selasa (23/9/2025).

Politisi PKS ini mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru segera memfasilitasi pelatihan berjenjang untuk LPS di setiap kelurahan. Tujuannya agar mereka lebih profesional dan mampu mengelola sampah secara terstruktur.

Rois menekankan pelatihan yang dimaksud bukan sekadar teknis pengangkutan, tapi juga menyeluruh, mulai dari perhitungan biaya operasional, penetapan iuran yang wajar, hingga penyusunan laporan keuangan yang transparan. 

LPS juga perlu dibekali kemampuan membuat jalur pengangkutan yang efisien, memilih kendaraan yang tepat, serta menjalin kontrak kerja sama dengan pihak ketiga.

Tak kalah penting, pelatihan juga harus mencakup strategi meningkatkan pendapatan dari pengelolaan sampah, misalnya lewat budidaya maggot atau daur ulang plastik. 

Standar pewadahan sampah, teknik sosialisasi kepada masyarakat, serta sistem penagihan iuran yang lebih rapi juga menjadi bagian penting yang harus dikuasai.

"Kalau pelatihan ini berjalan, LPS akan lebih profesional. Mereka bukan hanya bisa angkut sampah, tapi juga mengelola dengan baik, transparan, dan punya inovasi. Dengan begitu, program Pemko bisa sinkron dengan kondisi di lapangan," jelasnya.

Komisi IV DPRD Pekanbaru berharap DLHK segera menindaklanjuti masukan ini. 

"DLHK perlu memastikan LPS bukan hanya bekerja mengangkut sampah, tapi juga paham soal keuangan, armada, kontrak kerja sama, dan strategi sosialisasi. Kalau ini diperkuat, kebijakan Pemko akan sinkron dengan kondisi di lapangan," tutup Rois.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index