PEKANBARU (RA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menyatakan komitmennya dalam menertibkan berbagai persoalan yang meresahkan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan praktik premanisme dalam berbagai bentuk.
Hal ini ditegaskan Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho dalam rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Zapin, Polresta Pekanbaru, Kamis (15/5).
"Premanisme tidak akan diberi celah sedikit pun. Kami akan tindak tegas semua bentuk premanisme, baik yang terlihat kasar di jalanan maupun yang tampil rapi berdasi," tegas Agung.
Agung juga menyoroti masalah perparkiran, yang kerap menimbulkan keributan dan keresahan masyarakat. Parkir liar dan pungutan yang tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) disebutnya sebagai bentuk lain dari premanisme.
"Parkir yang tidak mengikuti aturan Perwako akan kami anggap sebagai bentuk premanisme. Pungutan yang tidak sah akan kami tindak tegas," kata Agung.
Selain itu, ia juga menyoroti sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurutnya masih banyak kebocoran, terutama dari sektor usaha kuliner malam dan restoran.
Pemko akan membentuk tim khusus untuk menertibkan penyetoran pajak restoran yang selama ini dinilai tidak sesuai laporan.
"Banyak pelaku usaha yang tidak melaporkan transaksi secara utuh, padahal mereka wajib menyetor pajak 10 persen setiap bulan. Ini akan kami tertibkan demi keadilan dan peningkatan PAD," ungkap Agung.
Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika meyebut, pihaknya mendukung penuh kebijakan wali kota Pekanbaru dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.
"Hal ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta iklim investasi," katanya.
Kehadiran preman dalam berbagai bentuk, termasuk debt collector yang bersikap intimidatif, dapat mengganggu kelancaran aktivitas bisnis. Karena itu, kepolisian berkomitmen untuk memberikan jaminan rasa aman kepada para pelaku usaha dan investor.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Polda Riau akan meluncurkan Tim Raga Anti-Premanisme. Tim ini akan bertugas secara khusus menangani segala bentuk aksi premanisme. Masyarakat dapat melaporkan kejadian melalui layanan darurat 110, baik di Polresta Pekanbaru, Polda Riau, maupun kantor kepolisian terdekat.
"Intinya, kami ingin memastikan bahwa tidak ada ruang bagi aksi anarkis yang dilakukan para preman. Kami siap menindak tegas dan terukur siapa pun yang terbukti melanggar hukum," tegas Kombes Jeki.
Saat ini, Polresta masih mengedepankan pendekatan persuasif terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat aksi premanisme. Namun, jika terbukti melakukan tindakan anarkis, penegakan hukum akan dilakukan tanpa kompromi.