PEKANBARU (RA) - DPRD Kota Pekanbaru menilai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) kini sudah kembali sehat dan layak mendapat tambahan modal dari Pemko Pekanbaru.
Tambahan dana ini dinilai penting untuk memperkuat pembiayaan bagi pelaku UMKM di ibu kota Provinsi Riau itu.
Ketua Pansus Penyertaan Modal DPRD Pekanbaru Datuk Seri Rizky Bagus Oka mengatakan, BPR Madani telah menunjukkan perbaikan signifikan dalam tata kelola dan manajemen.
"BPR Pekanbaru Madani sudah berbenah. Pengawasan diperkuat, manajemen diperbaiki, dan arah bisnisnya kembali ke tujuan utama membantu UMKM dan masyarakat kecil," kata Rizky, Senin (27/10/2025).
Menurut Rizky, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menetapkan BPR Madani berstatus pengawasan normal melalui Keputusan Kepala OJK Sumatera Nomor KEP-116/KO.15/2025.
"OJK sudah menyatakan BPR Madani sehat. Ini capaian besar dan menjadi dasar kuat bagi Pemko dan DPRD untuk mendukung penambahan modal," ujarnya.
Hasil kajian Pansus menyebut, modal dasar ideal BPR sebesar Rp50 miliar, namun baru terealisasi Rp8 miliar. Karena itu, DPRD merekomendasikan penambahan Rp10 miliar secara bertahap, Rp4 miliar pada 2026 dan Rp6 miliar di 2027.
"Tambahan modal ini untuk memperluas pembiayaan produktif, bukan menutup defisit. Kita ingin BPR benar-benar jadi motor penggerak ekonomi rakyat," tegasnya.
Menariknya, BPR Pekanbaru Madani menjadi satu-satunya BUMD milik Pemko yang masih mencatat keuntungan.
"Faktanya, BPR Madani satu-satunya BUMD yang masih profit. Ini bukti kalau dikelola profesional dan didukung modal cukup, potensinya luar biasa," tambah Rizky.
Pansus juga merekomendasikan audit rutin dua kali setahun dan pembentukan tim pengawas bersama antara Pemko, DPRD, Inspektorat, dan BPKP.
Selain itu, seleksi Direktur Utama BPR diminta dilakukan secara transparan agar menghasilkan sosok profesional dan berintegritas.
"DPRD ingin memastikan setiap rupiah penyertaan modal ini kembali ke rakyat, lewat pembiayaan produktif dan ekonomi lokal yang tumbuh," ujarnya.
Sebagai Ketua Kadin Pekanbaru, Rizky menegaskan bahwa penyertaan modal bukan sekadar administrasi, tapi bagian dari komitmen membangun ekonomi rakyat.
"Ini bukan cuma soal angka. Ini soal semangat membangkitkan ekonomi rakyat lewat lembaga keuangan yang sehat dan berpihak pada masyarakat," tutupnya.