PEKANBARU (RA) - Belasan guru honorer non-database mendatangi Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Senin (20/10/2025). Mereka menyampaikan keluh kesah dan kekhawatiran terhadap rencana penghapusan status honorer oleh pemerintah pada akhir 2025 mendatang.
Para guru diterima langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, ST, MH, di Ruang Badan Musyawarah (Banmus). Mereka berharap DPRD memperjuangkan nasib ratusan tenaga pendidik yang belum terdata dalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Salah seorang perwakilan guru, Tuti Albertina dari SDN 196 Pekanbaru, menyebutkan ada sekitar 163 guru honorer non-database di Pekanbaru yang masih tercecer tanpa kepastian.
"Hari ini kami datang untuk memperjuangkan nasib honorer yang tercecer. Jumlah kami 163 orang dengan berbagai kendala. Pak Ketua DPRD sudah menyampaikan akan memperjuangkan kami dan mengagendakan audiensi dengan Komisi I dan III," ujar Tuti.
Ia menjelaskan, sesuai aturan Kemenpan-RB, status tenaga honorer akan dihapus. Karena itu, satu-satunya harapan mereka adalah bisa masuk dalam pendataan resmi agar tetap bisa mengabdi di sekolah negeri.
"Kalau daerah mau mengusulkan NIP bagi tenaga honorer yang masih aktif, itu bisa. Kami berharap DPRD dan Pak Wali Kota Agung Nugroho membantu agar kami tidak tercecer dan bisa tetap mengabdi," katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menyatakan memahami keresahan para guru. Ia berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mereka secara serius.
"Para guru honorer datang menyampaikan harapan mereka. Mereka ingin kepastian arah kebijakan pemerintah, karena khawatir akan dirumahkan pada akhir 2025," jelas Isa.
Menurut Isa, banyak guru yang sebenarnya sudah terdaftar dalam Dapodik Kementerian Pendidikan, namun belum masuk database BKN.
Ia meminta agar para guru mengajukan permohonan resmi untuk hearing dengan Komisi I dan Komisi III yang membidangi kepegawaian dan pendidikan.
"Kita akan minta hearing bersama Dinas Pendidikan dan BKPSDM Pekanbaru untuk mencari solusi terbaik," tegasnya.
Isa menambahkan, Pemko Pekanbaru dalam APBD 2025 telah menambah alokasi anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk gaji guru. Ia berharap langkah ini dapat memberi kepastian bagi tenaga pendidik di kota tersebut.
"Kita ingin data guru ini jelas, baik yang PPPK, sertifikasi, maupun honorer BOS. Nantinya kita minta Dinas Pendidikan mendata secara rinci," tutupnya.