PEKANBARU (RA) - Ketua RW 15 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Zakaria mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Rabu (1/10) pagi.
Pria berusia 71 ini menuntut agar jabatan Ketua RW di Kota Pekanbaru agar dihapuskan saja. Pernyataan mengejutkan itu dilontarkan Zakaria, karena dia menilai sebagian RW saat ini hanya menjalankan fungsi seremonial tanpa pekerjaan nyata.
"Saya ke DPRD, bagaimana supaya (jabatan) RW di Pekanbaru ini dihapus. Saya ingin berdiskusi bagaimana RW ini dihapus," kata Zakaria di Kantor DPRD Pekanbaru.
Ia menilai, fungsi administratif yang sebelumnya menjadi ranah RW, kini lebih tepat jika ditangani langsung oleh pegawai kelurahan yang bekerja setiap hari di kantor.
Ia menyebut sistem seperti ini sudah berjalan di beberapa kota, dan terbukti tidak menimbulkan masalah berarti. Zakaria bahkan menyoroti persoalan anggaran yang selama ini dialokasikan untuk gaji RW.
Dengan total 763 RW di Kota Pekanbaru dan gaji sebesar Rp750.000 per bulan, maka anggaran yang dihabiskan mencapai Rp572.250.000 per bulan atau sekitar Rp6,87 miliar per tahun.
"Dananya bisa untuk pembangunan infrastruktur. Contoh ke anggaran pembangunan masjid, pembangunan sekolah, anggaran jalan," terang Zakaria.
Ia menjelaskan, jika RW dihapuskan maka kelurahan bisa optimal dengan mengkoordinir administrasi wilayah masing-masing.
Dalam kesempatan ini, Zakaria belum berhasil menemui anggota DPRD Pekanbaru. Ia bakal datang kembali supaya bisa menyampaikan aspirasinya tersebut.
"Saya bukan sekarang aja ngomong ini. Sejak 15 tahun yang lalu saya sudah ngomong juga (RW dihapuskan). RW ini memperbanyak birokrasi. Kadang RW ini tidak ada mau tau aja sama warga
Terpisah, Asisten I Setdako Pekanbaru Bidang Administrasi dan Pemerintah, Masykur Tarmizi saat dikonfirmasi belum bisa memberikan pernyataan terkait adanya usulan penghapusan ketua RW tersebut.