PEKANBARU (RA) - Salah seorang wali murid mendatangi SMP Negeri 13 Pekanbaru untuk memprotes tindakan seorang oknum guru berinisial EE yang diduga menampar sejumlah siswa, Senin (15/9/2025) pagi.
Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 12 September 2025, usai kegiatan yasinan dan pengajian di sekolah tersebut.
Berdasarkan informasi, EE, yang merupakan guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), diduga melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sejumlah siswa. Aksi tersebut dilakukan karena para siswa lupa menggulung tikar seusai kegiatan. Menurut keterangan EE, tindakan itu bertujuan untuk menanamkan sikap disiplin kepada siswa. Namun, alasan tersebut tidak dapat diterima oleh para wali murid yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kekerasan fisik yang tidak dibenarkan.
Kemarahan wali murid memuncak hingga salah satu di antara mereka sempat tersulut emosi saat menyampaikan protes kepada pihak sekolah. Mereka mendesak agar pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengambil langkah tegas terhadap oknum guru tersebut.
Menanggapi kejadian ini, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Irpan Maidelis, menyatakan bahwa EE telah meminta maaf atas perbuatannya. Meski demikian, pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan telah mencopot EE dari jabatannya sebagai tenaga pengajar PJOK di SMP Negeri 13 Pekanbaru. Saat ini, EE tidak lagi bertugas sebagai guru di sekolah tersebut.
“Langkah tegas telah kami ambil dengan mencopot yang bersangkutan dari tugas mengajar. Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan kasus ini sesuai prosedur,” ujar Irpan Maidelis Senin (15/9/2025).
Pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga menegaskan komitmennya untuk menjaga lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi siswa.
Sementara itu Wali Kota Agung Nugroho menindaklanjutin hal tersebut Ada dugaan tindak kekerasan ini terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 13 Pekanbaru. Agung menyebut telah memonitor kabar mengenai dugaan tindak kekerasan tersebut.
"Saya sudah monitor itu, dan saya sudah serahkan ke Kepala Disdik untuk melakukan pengecekan," kata Agung Nugroho, Senin (15/9/2025).
Kebijakan bisa diambil setelah ada fakta atau kebenaran yang terjadi di lapangan. Reaktif dan responsif dikatakan Agung memang penting, tapi harus sesuai dengan fakta-fakta di lapangan.